Setujui P-APBD 2026, Fraksi PKB DPRD Bondowoso Soroti PAD, Program Bondowoso Menyala, dan Data Bantuan Sosial

Foto : Juru Bicara Fraksi PKB Bondowoso, Gina Belanza Mulia

POROS BONDOWOSO. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun di balik persetujuan itu, PKB menitipkan sejumlah catatan strategis agar anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PKB, Gina Belanza Mulia, S.H., M.H., menegaskan perubahan anggaran tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif.  

"Perubahan anggaran tidak boleh sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah," ujarnya dalam pendapat akhir fraksi.

PKB mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Meski begitu, fraksi menyoroti sejumlah persoalan agar pelaksanaan P-APBD 2026 berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Optimalisasi PAD dan Aset Daerah Jadi Sorotan

Salah satu catatan utama adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKB mendorong pemerintah tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi menggali potensi dari pajak daerah, retribusi, hingga pemanfaatan aset yang selama ini belum maksimal.  

Di sektor ekonomi, fraksi juga meminta pemanfaatan aset daerah yang masih menganggur dimaksimalkan, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) diperkuat, dan dokumen perencanaan kepariwisataan ditinjau ulang agar adaptif terhadap investasi dan kebutuhan wisatawan.

Evaluasi Program Bondowoso Menyala dan Belanja Daerah

 

Fraksi PKB juga menyoroti Program Bondowoso Menyala, yaitu penerangan jalan umum yang dinilai penting untuk keamanan, kenyamanan, dan ekonomi malam hari. Namun PKB meminta anggaran besar yang dialokasikan diimbangi perencanaan matang, pemetaan lokasi prioritas, serta sistem pengawasan dan pemeliharaan yang jelas. 

Selain itu, PKB meminta evaluasi terhadap rencana belanja daerah agar sesuai kebutuhan dan tidak menimbulkan pemborosan. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang pengadaan barang dan jasa juga ditekankan untuk mencegah kesalahan administrasi dan risiko hukum.

Fokus ke UMKM, Data Sosial, dan Kekeringan

Untuk penguatan ekonomi kerakyatan, PKB mendorong pemetaan dan klasifikasi UMKM secara menyeluruh. Tujuannya agar pembinaan, pelatihan, akses pembiayaan, legalitas, hingga perluasan pasar bisa tepat sasaran dan pelaku UMKM bisa naik kelas.

Di bidang sosial, PKB meminta perbaikan dan pemutakhiran data desil agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Peran pemerintah desa dan kelurahan dinilai penting dalam memastikan validitas data penerima manfaat.

PKB juga mengingatkan penanganan kekeringan yang hampir tiap tahun terjadi di Bondowoso. Menurut fraksi, solusi tidak cukup hanya distribusi air bersih saat kemarau, tetapi perlu langkah jangka panjang seperti pembangunan sumur bor berdasarkan kajian teknis.

Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi PKB berharap P-APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso dan mendorong pembangunan yang lebih merata. (budhi)